Tumbang dan pecahlah pintu gerbang itu. Warga merangsek masuk ke Istana itu. Mereka mengaku ingin mengetahui kondisi keluarga Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi, raja Keraton Kasunanan Surakarta yang mereka agungkan.
Tindakan anarkis itu dipicu pelantikan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri oleh Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi di Sasono Narendro.
Pada siang sebelum kericuhan itu, Lembaga Dewan Adat yang dipimpin keturunan keraton Gusti Raden Ayu Koes Murtiyah membubarkan pelantikan tersebut. Dewan Adat tak rela jabatan itu diisi Tedjowulan.
Polres Kota Surakarta menyatakan saat ini kondisi di Keraton Surakarta telah kondusif. Polisi tengah menyelidiki kericuhan ini. Polisi menyatakan akan menindak unsur pidana kasus ini. Namun untuk masalah sengketa, polisi menyerahkan kisruh ini ke internal Keraton.
"Mereka dinilai melanggar adat, kita kembalikan internal keraton untuk diselesaikan secara kekeluargaan," kata Kapolresta Surakarta Kombes Polisi Asdjima'in di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/8/2013).
Awal Mula Perpecahan
Prahara ini terjadi sejak 9 tahun lalu. Sejak Pakubuwono XII mangkat pada 11 Juni 2004. Sejak itu, muncullah dua raja. Kubu pertama di bawah Pakubuwono XIII Hangabehi yang berkedudukan di Keraton Kasunanan Surakarta. Sedangkan kubu ke dua dipimpin Pakubuwono XIII Tedjowulan dengan basis di Kota Barat, Solo.
Kedua kubu yang sama-sama keturunan Pakubuwono XII itu saling mengklaim sebagai pewaris Keraton yang sah. Data dari berbagai sumber menyebut Pakubuwono XII memiliki 6 selir. Semua selir itu tidak ada yang dipilih sebagai permaisuri, sehingga kedudukannya setara satu dengan yang lainnya.
Dari 6 selir itu, Pakubuwono XII dikaruniai 35 anak yang terdiri dari 15 putra dan 20 putri. Biasanya, pengganti raja adalah putra tertua dari permaisuri. Namun, sampai Pakubuwono XII wafat, tidak satu pun dari 6 selir itu yang ditunjuk sebagai permaisuri. Inilah mula prahara itu. Tak jelas siapa yang berhak duduk di singgasana Keraton Surakarta Hadiningrat.
Sejak 2004 itu, Pakubuwono XIII Hangabehi dan Pakubuwono XIII Tedjowulan saling klaim. Namun, perseteruan itu mulai reda sejak 2012. Pada 16 Mei 2012 silam, kedua raja yang sama-sama bergelar Pakubuwono XIII itu menggelar pertemuan empat mata di sebuah ruang khusus di lantai 2 Hotel Grand Mahakam, Jakarta.
Setelah pertemuan itu, keduanya sepakat mengeluarkan Maklumat Bersama untuk mengakhiri konflik. Tedjowulan yang memang lebih muda mengalah dari Hangabehi dengan melepas gelar Hamengkubuwono XIII yang disandangnya.
Namun, upaya itu tak membuat perseteruan di Keraton Surakarta Hadiningrat usai. Kesepakatan damai itu malah membuat Hangabehi dan Tedjowulan tak bisa masuk Keraton. Ironis memang, seorang raja tak bisa masuk ke Istana. Pada 24 Mei 2012, setelah perdamaian itu, keduanya ini dilarang masuk. Dewan Adat tidak menerima rekonsiliasi. Mereka tak mengakui dwi-tunggal ini dengan alasan Tedjowulan punya kesalahan besar.
Pada 15 Juni 2012, Tedjowulan akhirnya bisa masuk ke Keraton, menghadiri prosesi Tinggalan Jumenengan Dalem atau peringatan naik tahta Pakubuwono XIII Hangabehi. Namun, pada 4 Juni 2013 yang lalu, saat akan digelar acara yang sama, kembali terjadi ketegangan di Keraton Surakarta. Buntutnya, prosesi Jumenengan Dalem tidak dihadiri oleh Pakubuwono XIII Hangabehi maupun Tedjowulan.
sumber:
http://news.liputan6.com/read/676486/prahara-keraton-surakarta